Menimbang Malaysia dan Taiwan yang Katanya Lebih "Waras" buat Masa Depan?

Ungkapan "kabur aja dulu" yang berseliweran di lini masa sepanjang 2025 kini bukan lagi sekadar pelampiasan rasa frustasi anak muda. Narasi tersebut mengkristal menjadi kalkulasi taktis dan langkah nyata untuk beranjak dari Tanah Air.

Sinyal bahwa kondisi domestik sedang tidak baik-baik saja tecermin dari unggahan pemengaruh financial independence, Samuel Ray.

Melalui Instagram Story miliknya, pria yang akrab disapa Ko Sam itu membagikan mirror selfie dengan gurat wajah lelah menghadapi realitas beberapa waktu terakhir.

"Cape saya memang. Capek jadi WNI ada aja gebrakan sirkusnya tiap hari," tulis Sam di Instagram, Jumat (15/5/2026).

Bagi sebagian besar orang, wacana pindah negara mungkin terdengar seperti mimpi di siang bolong yang terbentur urusan biaya. Namun, bagi Sam yang telah mencapai status Financial Independence, Retire Early (FIRE) sejak 2022 ini, migrasi adalah rencana yang sangat masuk akal.

Rencananya, Sam akan memboyong buah hati dan istrinya, Claudia, hijrah ke negeri orang yang kondusif untuk menapak kehidupan yang lebih sejahtera.

Setelah bekerja di corporate sekian lama serta menggeluti profesi sebagai kreator konten, pasangan tersebut berhasil mencapai FIRE di usia yang relatif muda 33 tahun.

Ketika kelompok yang paling mapan secara finansial mulai sibuk mencari sekoci penyelamat, itu adalah fakta bahwa kenyamanan hidup di dalam negeri sedang tergerus hebat.

"Kabur aja dulu" bukan lagi sekadar candaan sarkas, melainkan alarm keras eksodusnya modal manusia berkualitas.

Ada aja sirkusnya
Mengkristalnya kegelisahan kelas menengah ini berakar pada kondisi makro yang kian menghimpit ruang napas pembayar pajak.

Hingga artikel ini ditulis, Sabtu (30/5/2026), nilai tukar rupiah babak belur menembus rekor baru di level Rp 17.877 per dollar Amerika Serikat (AS).

Tekanan eksternal dan membengkaknya defisit transaksi berjalan membuat biaya hidup merangkak naik, memicu kecemasan kolektif akan stabilitas masa depan.

Di saat bersamaan, fokus anggaran negara tersedot sejumlah proyek ambisius, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Meski diklaim mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi di level mikro desa, kebijakan tersebut tetap memicu perdebatan sengit mengenai skala prioritas dan efisiensi anggaran jangka panjang.

Beban pajak dan bayang-bayang inflasi pun seakan terus mengintai pundak para pekerja formal di perkotaan.

Kondisi tersebut diperparah oleh rasa keadilan masyarakat yang cedera akibat penegakan hukum yang dinilai tebang pilih. Publik disuguhi tontonan hukum yang acap kali berwajah ganda dan sarat akan aroma politisasi kepentingan.

Ketika hukum tidak lagi berjalan tegak dan hanya tajam ke bawah, kenyamanan hidup bukan sekadar urusan perut, melainkan kepastian rasa aman yang hilang.

Kombinasi rupiah yang lunglai, beban kebijakan baru, dan rapor merah penegakan hukum inilah yang akhirnya membuat publik kian pesimistis bahwa (penyelenggara negara) Indonesia sedang tidak ramah kepada warganya sendiri.

Mencari tempat yang "waras"
Balik lagi ke Ko Sam. Melalui pembaruan di Threads dan Instagram miliknya, Samuel Ray membeberkan hasil riset mendalam mengenai tiga opsi destinasi migrasi utama.

Pertimbangan yang ia paparkan murni kalkulasi strategis, bukan sekadar pelarian impulsif tanpa rencana matang.

Opsi pertama yang paling realistis secara geografis adalah Malaysia melalui skema Sarawak MM2H (Malaysia My Second Home).

Sam memilih jalur Sarawak karena tidak mewajibkan pembelian properti, berbeda dengan MM2H federal yang mematok syarat kepemilikan properti minimal 4 juta Ringgit untuk wilayah Kuala Lumpur.

"Jadi mikir-mikir lagi karena lumayan juga uang yang harus terpakai," tulis Sam, seraya menyoroti tingginya opportunity cost jika dananya harus tertahan selama sepuluh tahun di pasar properti Malaysia yang dinilai sedang oversupply.

Radar berikutnya mengarah jauh ke Eropa, tepatnya Jerman, yang dikenal memiliki sistem jaminan sosial (welfare system) yang sangat matang.

Meski Eropa menawarkan fasilitas Blue Card, tantangan utamanya adalah kewajiban mencari pekerjaan di tengah lesunya kondisi ekonomi regional saat ini.

Untuk itu, Sam menjadwalkan perjalanan ke Munich pada Juli mendatang guna melakukan "cek ombak" langsung dan berdiskusi dengan warga lokal (warlok) sebelum mengambil keputusan.

Di luar dugaan, opsi ketiga yang justru dinilai kian memikat adalah Taiwan melalui skema Taiwan Gold Card visa. Skema ini sangat menarik karena tanpa biaya masuk yang besar (no cost of entry) dan menyediakan jalur menuju status permanent residency (PR), sesuatu yang tidak ditawarkan oleh MM2H Malaysia.

Selain fasilitas sekolah negeri gratis bagi pemegang kartu, keramahan penduduk lokal yang soft spoken serta lingkungan yang aman menjadi nilai tambah utama bagi keluarga kecilnya.

Langkah Samuel Ray mengulik visa-visa tersebut menjadi cermin retak bagi pengelolaan negara. 

Ketika mereka yang paling siap secara finansial memilih untuk pergi, pertanyaan besarnya bukan lagi kapan negara ini akan maju, melainkan siapa yang tersisa (dan mau) untuk membenahi.