Sri dan MBG ala Soeharto yang Anggarannya Pas-pasan

Aroma kacang hijau yang gurih dan kepulan uap dari termos hijau enam liter selalu menjadi pertanda yang dinanti para siswa. Bagi generasi 1990-an, hari Senin, Rabu, dan Jumat bukan sekadar jadwal pelajaran, melainkan waktu bagi ritual kudapan bergizi di dalam kelas.

Momen tersebut masih terekam jelas di ingatan Sri Utami (64), seorang pensiunan guru di Tanjung Bumi, Bangkalan, Jawa Timur.

Di sela tugas mengajar, Sri adalah sosok yang ketiban tanggung jawab berat sekaligus mulia, memastikan ratusan perut siswa terisi dengan layak.

"Saya dulu sering menerima pesanan kue untuk program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS). Rata-rata per sekolah ada 200 siswa," kenang Sri kepada kami saat mengingat masa-masa sibuknya tersebut.

Kepiawaiannya memasak membuat pesanan mengalir deras dari berbagai sekolah dasar di lingkungannya hingga ia sempat kewalahan.

"Dan setiap sekolah biasanya menyediakan dua menu snack. Jika mendapat pesanan dari tiga SD, saya mesti masak 1.200 porsi per hari," tambahnya.

Untuk diketahui, PMT-AS diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1997. Dalam beleid tersebut, PMT-AS dicanangkan sebagai gerakan nasional yang melibatkan kolaborasi lintas sektoral, mulai dari Kemendagri, Depkes, Depdikbud, hingga BKKBN.

Jauh sebelum riuh rendah Makanan Bergizi Gratis (MBG) dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, PMT-AS telah lahir sebagai jawaban atas ancaman krisis gizi.

Program tersebut bermula dari langkah rintisan bagi 41.769 siswa pada 1991. Tujuannya, untuk menekan angka putus sekolah yang saat itu menjalar di daerah tertinggal.

Seiring berjalannya waktu, PMT-AS bertransformasi menjadi jaring pengaman sosial yang masif dari Aceh hingga Irian Jaya. Puncaknya pada masa krisis 1998, program ini menjangkau 8,1 juta siswa di puluhan ribu desa tertinggal di seluruh Indonesia.

Berbeda dengan MBG yang kini ditopang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan modal fantastis, PMT-AS kala itu tumbuh dengan anggaran pas-pasan.

Pemerintah Orde Baru menetapkan estimasi biaya yang sangat irit, hanya berkisar Rp250 hingga Rp350 per anak, tergantung pada lokasi sekolah.

Perbesar

Geliat akar rumput di dapur Desa
Meski bermodal cekak, program tersebut dinilai berhasil menggerakkan solidaritas luar biasa di tingkat akar rumput secara organik.

Sekolah berubah menjadi pusat kolaborasi yang melibatkan kepala sekolah, guru, hingga organisasi masyarakat seperti PKK dan LKD. Menu yang disajikan pun bukan hasil industri besar, melainkan cermin dari hasil bumi desa tempat sekolah itu berdiri.

Larangan penggunaan makanan olahan dari kota seperti mi instan atau susu kaleng memaksa setiap wilayah untuk kreatif mengolah potensi lokal mereka sendiri. Setiap camilan wajib mencapai standar 200 hingga 300 kilokalori dengan kandungan minimal 5 gram protein.

Di sinilah kreativitas warga lokal seperti Sri kembali menjadi kunci utama untuk mengakali anggaran yang terbatas namun tetap bergizi.

Demi ketepatan waktu, Sri harus langsung berjibaku dengan kompor dan loyang segera setelah bel pulang sekolah berbunyi.

Ia pun merangkul beberapa tetangga untuk membantu, sebuah langkah kecil yang tanpa sengaja menggerakkan roda ekonomi di lingkungannya.

Aktivitas belanjanya pun memberi napas bagi pasar tradisional lokal, di mana ia rutin kulakan bahan baku ke toko kelontong langganan.

"Sayurnya masih segar kalau kulakan dari Surabaya. Saya sering telepon Mbak Rohimah untuk memesan wortel organik dan kentang," ungkap Sri.

Sri sangat teliti soal kebersihan, memastikan setiap item makanan dikemas rapi dan higienis sebelum didistribusikan ke tangan siswa.

Ia bahkan kerap mengajak buah hatinya yang duduk di bangku SMA untuk membantu membungkus makanan sesuai jatah kelas masing-masing. Di Pulau Garam itu, bubur kacang hijau menjadi menu primadona yang tak pernah absen karena kandungan nutrisinya yang tinggi.

Agar tidak mudah basi, Sri memastikan bubur dimasak benar-benar tanak sebelum dimasukkan ke dalam termos besar agar tetap hangat saat disantap.

Kini, memori tentang PMT-AS membawa kita pada pelajaran berharga tentang keterbatasan yang melahirkan gotong royong tulus.

Bahwa pemenuhan gizi bukan sekadar soal angka kalori di atas kertas, tapi tentang kepedulian yang mampu menggerakkan satu desa.

Kudapan sederhana itu mungkin telah lama habis, tapi jejaknya tetap membekas dalam ingatan satu generasi. Hal itu menjadi bukti bahwa perhatian negara pernah masuk melalui ruang kelas mampu menciptakan perubahan nyata, satu suap demi satu suap.