Pahlawan dan Penghianat, Cuma Beda-beda Tipis

“Sejarah ditulis oleh para pemenang,” kata Winston Churchill.

Sebuah kalimat yang singkat namun menghunjam. Ia menjadi batu uji bagi banyak narasi nasionalisme, patriotisme, dan pengkhianatan dalam sejarah suatu bangsa.

Tetapi apa jadinya jika yang kita anggap pahlawan ternyata di tempat lain justru dianggap penjahat?

Dan sebaliknya, mereka yang dicap pengkhianat, ternyata bagi sebagian orang justru adalah martir atau penyelamat?

Pertanyaan itu menjadi lebih menggugah ketika kita mendaratkan perenungan ke peristiwa sejarah yang belum terlalu lama berlalu, yakni lepasnya Timor Timur dari Indonesia dan munculnya figur kontroversial seperti Eurico Guterres.

Mengapa Eurico Guterres? Tidak lain teringat Mind Mapping atau “Peta Pikiran” Tony Buzon.

Ketika mendapatkan satu kata kunci Timor Timor dan pada saat bersamaan teringat Buzon, maka mengalirlah kata-kata kunci seperti: Integrasi, Aneksasi, Jajak Pendapat, Provinsi Ke-27 RI, Insiden Santa Cruz, Balibo, Bahasa Tetun, Portugis, Timor Leste, Xanana Gusmao, Eurico Guterres, Milisi Aitarak, Fretilin, BJ Habibie, Prabowo, Gardapaksi dan seterusnya.

Selain sosok Eurico Guterres, sejujurnya, kita teringan sesosok bayangan BJ Habibie kalau bicara soal lepasnya Timor Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi.

Mengapa sosok Eurico ini? Sebab, Eurico adalah taste case. Setidak-tidaknya taste case bagaimana pahlawan atau penghianat diterakan kepada seseorang lalu ditulis dalam buku sejarah kebangsaan.

Bagaimana “pahlawan” dan “penghianat” ditulis dalam sejarah. Si Pitung, kalau tokoh ini pernah ada, jelas “pahlawan” di mata Indonesia, meski dia pencuri dan penjahat kelas berat. Bagi penjajah Belanda, Si Pitung pastilah sosok tengik. Itu contoh gampangnya.

Bernama lengkap Eurico Barros Gomes Guterres, ia dikenal sebagai milisi pro-Indonesia alias antikemerdekaan bagi Timor Timur.

Pria kelahiran 1971 itu direkrut militer untuk kepentingan Indonesia dan beberapa waktu lalu dituduh melakukan sejumlah pembantaian di Timor Timor.

Ia juga dituding menjadi pemimpin satu gerakan untuk membumihanguskan Dili pasca jajak pendapat. Seperti kita mafhum bersama, jajak pendapat itu telah memerdekakan rakyat Timor Timur menjadi bangsa berdaulat di negara Timor Leste.

Bukan bermaksud protes atas merdekanya rakyat Timor Timur, tetapi itu jajak pendapat yang aneh. Mengapa aneh? Karena jajak pendapat itu hanya diikuti rakyat Timor Timur saja.

Andai jajak pendapat serupa diajukan pada rakyat Aceh atau Papua, bisa jadi keduanya menjadi negara merdeka. Bukankah jajak pendapat seharusnya diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia meski itu untuk menentukan nasib rakyat Timor Timur?

Ingat Negara Bagian Quebec di Kanada. Jajak pendapat untuk memerdekaan Quebec itu dilakukan secara nasional oleh seluruh rakyat Kanada. Hasilnya, Quebec memang belum boleh merdeka.

Kembali ke Eurico. Pasca jajak pendapat yang mengharu biru itu Eurico dinyatakan bersalah, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara tiga tahun setelah jajak pendapat dilakukan.

Putusan ini dikuatkan di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. April 2008 lalu Eurico Guterres mengajukan peninjauan kembali dan berhasil. Ia bebas dari segala tuduhan sehubungan telah ditemukannya “bukti baru”.

Bukti baru itu tentu saja membebaskan Eurico dari terali besi Cipinang. Belakangan ada informasi, Eurico menjadi calon anggota legislatif Partai Amanat Nasional untuk daerah pemilihan Kupang.

Mengapa Kupang? Wajar, karena di sana terdapat warga Timor Timur yang lebih memilih menjadi warga negara Indonesia daripada memilih menjadi warga Timor Leste.

Sebelumnya, warga Timor Timur yang kini bermukim di perbatasan dengan Timor Leste itu adalah warga yang prointegrasi dan menentang kemerdekaan Timor Leste. Dalam konteks jajak pendapat yang digagas BJ Habibie, jelas mereka adalah kaum pecundang.

Dalam buku sejarah Timor Leste mungkin ditulis warga yang prointegrasi ini adalah para “pengkhianat bangsa”.

Sosok Eurico di mata rakyat Timor Leste mungkin saja masuk kategori “penjahat perang”. Tetapi coba tanya apa pendapat rakyat Timor Leste sekarang mengenai BJ Habibie?

Sekarang dari sisi Indonesia. Bagaimana negeri ini memandang dan memperlakukan warga Timor Timur prointegrasi yang kini bermukim di Kupang atau di perbatasan Timor Leste?

Sebagai warga teladan yang selayaknya dilindungi atau warga pengkhianat yang layak dibiarkan begitu saja? Lantas sebagai apa Indonesia menganggap Eurico? Sebagai “pahlawan” atau “penghianat” bangsa?

Tipisnya Garis Pahlawan dengan Pengkhianat

Secara filosofis, konsep pahlawan dan pengkhianat bukanlah kategori moral yang absolut. Ia lahir dari sudut pandang. Plato dalam Republic menyiratkan bahwa negara punya narasi kebenarannya sendiri yang dijadikan hukum.

Ketika narasi itu berubah—misalnya dari integrasi ke kemerdekaan—orang-orang yang semula dipuja bisa jadi dijatuhkan.

Dalam konteks global, Che Guevara adalah seorang pemberontak berdarah, tetapi dielu-elukan sebagai simbol perlawanan oleh banyak anak muda sedunia.

Dengan perspektif ini, Eurico Guterres adalah contoh nyata bagaimana seseorang bisa berada di dua sisi sejarah secara bersamaan, pahlawan di satu buku, pengkhianat di buku lainnya.

Pasca jajak pendapat, sekitar 250.000 warga pro-integrasi menyeberang ke wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya Kupang dan Atambua.

Mereka adalah kelompok yang kehilangan "tanah air" dua kali, yakni sekali dari Timor Timur, lalu dari perlindungan negara Indonesia yang mereka bela.

Menurut data Komnas HAM dan LSM Belun (2023), lebih dari 70.000 warga eks-Timor Timur kini hidup dalam keterbatasan ekonomi dan sosial di NTT.

Sebagian besar belum memperoleh status hukum yang pasti, tidak memiliki akses tanah, atau pekerjaan tetap.

Mereka nyaris terlupakan dalam wacana kebangsaan kita. Pertanyaannya, apakah negara memandang mereka sebagai “anak kandung” atau sekadar residu sejarah?

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia (2023) menunjukkan bahwa 47,2% responden muda di Indonesia tidak mengetahui atau memahami peristiwa lepasnya Timor Timur.

Sementara itu, hanya 18% yang bisa menyebut satu nama tokoh yang terlibat dalam proses integrasi atau jajak pendapat 1999.

Ini adalah sinyal: bahwa sejarah tidak hanya ditulis oleh pemenang, tetapi bisa juga dilupakan oleh penerusnya. Padahal dari titik inilah, loyalitas dan semangat kebangsaan bisa lahir atau melemah.

Jika negara gagal mengakui pengorbanan sebagian rakyatnya di masa lalu, maka bangsa bisa kehilangan daya tarik moralnya di masa depan.

Bayangkan jika suatu hari ada krisis di Papua, atau di Natuna, atau di Aceh. Siapa yang mau berdiri membela tanah air, jika tahu bahwa kisah seperti Eurico bisa berulang?

Pahlawan dan pengkhianat sejatinya adalah narasi. Ia bisa dibentuk, diubah, atau dihapus sesuai arus kekuasaan dan arsitektur ingatan kolektif. Sejarah adalah ruang kompromi antara yang menang dan yang tertindas.

Dan mungkin memang benar kata filsuf Prancis Michel Foucault: "Power produces knowledge and shapes truth." Maka bukan soal siapa Eurico Guterres sebenarnya, tetapi siapa yang punya kuasa menuliskan kisahnya.