"Rodhok Gendheng" Djarot dan Ahok

Siang itu, lebih dari dua tahun lalu, ruang kerja Djarot Saiful Hidayat di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, terasa lengang. Beberapa map tersusun rapi di sudut meja, sedangkan secangkir kopi hitam mengepul pelan di dekat tumpukan berkas. Sekretarisnya mempersilakan kami menunggu.

"Pak Djarot masih sidang," katanya singkat.

Ruang itu tak terlalu luas, tapi cukup merepresentasikan karakter pemiliknya yang sederhana, fungsional, tanpa ornamen berlebihan.

Kopi hitam seakan tak pernah absen dari hari-hari Djarot. Di sela-sela jadwal rapat parlemen yang padat, minuman pahit itu menjadi jeda singkat untuk menarik napas, ritual kecil di tengah hiruk-pikuk politik Senayan.

Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Djarot masuk dengan langkah tenang. Ia mengenakan batik coklat lengan panjang, dipadu celana bahan hitam. Tanpa basa-basi berlebihan, ia menyalami, lalu duduk. 

"Maaf, sidangnya molor. Mau minum apa? Kalau saya pasti kopi hitam panas tanpa gula," ujar Djarot ramah.

Percakapan pun mengalir dari urusan parlemen, lalu menukik ke cerita lama saat ia memimpin Kota Blitar dan pertemuannya dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok—yang kelak menjadi pasangan politiknya di Jakarta pada 2014.

Djarot mengingat betul perjumpaan pertama mereka. Bukan di panggung kampanye, bukan pula di ruang rapat elite, melainkan dalam kunjungan ke China bersama sejumlah kepala daerah.

Saat itu, ia menjabat Wali Kota Blitar, daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kecil, sumber daya terbatas, dan segudang pekerjaan rumah.

Sementara, Ahok datang sebagai Bupati Bangka Belitung, membawa cerita serupa tentang daerah yang tak berkecukupan.

"Kami ini sama-sama dari daerah yang miskin," kata Djarot sambil tersenyum.

Dalam forum itu, lanjut Djarot, para kepala daerah saling bertukar cerita tentang problem klasik, seperti anggaran minim, tuntutan pembangunan, dan tekanan politik lokal.

Di situlah, menurut Djarot, ia merasa satu frekuensi dengan Ahok. Diskusi mereka tak berhenti pada keluhan, tetapi merembet ke cara-cara praktis menata kota, mengencangkan ikat pinggang anggaran, hingga berani mengambil keputusan yang tak populer.

Rodhok gendheng satu frekuensi
Djarot tertawa kecil ketika mengenang kesan pertamanya pada Ahok.

"Rodhok gendheng juga iki (agak gila juga ini orang)," katanya, setengah bercanda.

"Agak nekat, keras kepala, dan sama-sama ‘edan’ dalam arti berani berbeda," lanjut Djarot.

Dari obrolan ringan itu, tumbuh semacam pengakuan diam-diam bahwa ada kesamaan visi tentang bagaimana negara seharusnya hadir lewat pemerintah daerah. Bukan lewat proyek-proyek besar semata, tetapi keberpihakan pada kebutuhan dasar warga.

Relasi semacam ini jarang tercatat dalam dokumen resmi. Ia tumbuh di sela-sela perjalanan dinas, di meja makan sederhana, atau di sudut ruangan saat jeda rapat. Namun, jejaring informal inilah yang kerap membentuk poros kerja sama di kemudian hari. 

Bagi Djarot, pertemuannya dengan Ahok di China bukan sekadar perkenalan antarpejabat, melainkan perjumpaan dua kepala daerah yang sama-sama belajar memimpin dengan keterbatasan. Keduanya pun memilih untuk tidak menyerah pada keterbatasan itu.

Di ruang kerjanya yang tenang, cerita itu terasa seperti potongan kecil dari sejarah yang lebih besar. Dua kepala daerah dari pinggiran peta pembangunan nasional, bertemu jauh dari tanah air, lalu kelak dipertemukan lagi dalam panggung politik Jakarta.

Jaringan informal itu mungkin tak pernah dirancang, tetapi ia bekerja pelan guna menghubungkan orang-orang yang satu frekuensi, hingga akhirnya berbagi beban di pusat kekuasaan.

Memimpin kota pensiunan dengan APBD pas-pasan
Djarot bercerita, memimpin Blitar bukan perkara mudah. Kota kecil itu kala ia datang dikenal sepi, bahkan dicap sebagai kota pensiunan. Dengan APBD terbatas, ia mengaku tak punya banyak pilihan selain memeras kreativitas kebijakan.

Baginya, pembangunan bukan soal membangun gedung megah, melainkan membangun manusianya.

Ia menekan belanja birokrasi, merampingkan struktur pemerintahan, dan mengarahkan anggaran agar lebih berpihak pada warga miskin. Program bedah rumah, perbaikan sanitasi, hingga penataan kawasan sekitar Makam Bung Karno menjadi pintu masuk menggerakkan ekonomi lokal.

“Kalau anggaran kecil, ya harus pakai hati dan rasa,” katanya.

Prinsip itu yang ia pegang hingga saat ini. Bagi Djarot, negara mesti hadir lewat kebijakan yang menyentuh kebutuhan paling dasar.

Di Blitar pula, ia belajar bahwa modal sosial bisa mengalahkan modal uang. Warga bergerak, ikut menjaga ruang kota, terlibat dalam program padat karya, hingga menghidupkan denyut ekonomi kecil.

Pengalaman memimpin kota dengan keterbatasan inilah yang membentuk cara pandangnya tentang kepemimpinan, yakni sederhana, dekat dengan warga, dan berani mengambil keputusan yang tak selalu populer.

Kopi hitam di meja Djarot tinggal separuh. Waktu kembali memanggilnya ke agenda berikutnya.

Ia berdiri, merapikan batiknya, lalu berpamitan. Cerita tentang pertemuan di China itu pun mengendap sebagai pengingat.

Sejatinya, di balik kebijakan dan jabatan, politik kerap bergerak lewat relasi personal—melalui pertemanan yang lahir dari kesamaan nasib, visi, dan keberanian untuk dianggap rodhok gendheng.