Mental Feodal Orang Indonesia

”Kita sudah cukup berteori, sekarang waktunya beraksi.”

Kalimat tersebut tampak klise dan kerap mengemuka dalam ruang diskusi publik, baik tersurat maupun tersirat. Aksi atau tindakan nyata seakan jadi peluru utama dengan mengesampingkan teori agar tak sekadar cuap-cuap.

Namun, benarkah kita sudah kelebihan teori, atau jangan-jangan justru tidak pernah benar-benar memilikinya dalam akal berpikir kita?

Ketika kerangka berpikir (frame of thinking) absen, yang tersisa cuma mentalitas anything goes. Pokoknya ada, apa saja boleh, asal viral, asal dekat dengan lingkar kekuasaan, dan asal bisa dimonetisasi.

Di era kolonial Belanda, feodalisme bekerja lewat sistem kasta kaku di mana kaum pribumi dipaksa tunduk pada otoritas berlapis demi menyetor upeti dan kepatuhan mutlak kepada penguasa.

Kini, feodalisme itu bermutasi menjadi bentuk yang lebih subtil. Kepatuhan diganti dengan pemburuan validasi digital. Sementara, upeti berganti wujud menjadi akses jabatan politik atau ekonom. Itulah muara dari feodalisme baru yang berkooptasi dengan budaya trendseeking, kombinasi paripurna yang perlahan membunuh gagasan, inovasi, dan inisiatif orisinal bangsa kita.

Dari feodalisme kolonial ke budaya trendseeking
Akar masalah dari minimnya inisiatif dan ketakutan untuk berinovasi di Indonesia sebenarnya bermuara pada mentalitas feodal yang belum sepenuhnya terkikis dari alam bawah sadar kita.

Feodalisme gaya baru ini membuat orientasi berpikir masyarakat bergeser. Dalam hal ini, kesuksesan tidak lagi diukur dari kontribusi nyata melainkan seberapa dekat seseorang dengan episentrum kekuasaan.

Fenomena penunjukan deputi lembaga keuangan negara hingga pos hukum strategis yang belakangan ini sarat akan aroma nepotisme menjadi bukti betapa akses kekuasaan lebih dihargai ketimbang kompetensi.

Alih-alih memajukan institusi yang dipimpinnya berdasarkan prinsip meritokrasi, banyak figur publik justru sibuk memanfaatkan jabatan demi mengamankan jaringan pribadi dan membagi-bagikan fasilitas.

Kondisi ini diperparah oleh penetrasi teknologi digital yang melahirkan fenomena baru bernama budaya trendseeking. Masyarakat yang secara kultural sudah feodal kini berbondong-bondong menjadi pemburu tren demi mendapatkan pengakuan instan dan ruang monetisasi.

Akibatnya, perdebatan di ruang publik tidak lagi didorong oleh keinginan mencari kebenaran substantif, melainkan sekadar demi menaikkan pengaruh personal melalui konten yang viral.

Para pembuat konten dan pengamat instan bermunculan bak jamur di musim hujan, mendominasi narasi tanpa memiliki modalitas intelektual yang memadai untuk membedah masalah secara jernih.

Bahaya akut tanpa kerangka berpikir
Salah satu tragedi yang tak bisa dianggap remeh dari fenomena ini adalah lahirnya kebijakan publik dan kualitas diskursus yang alergi terhadap teori serta metodologi berpikir yang sistematis.

Karut-marut eksekusi program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, yang dipaksakan berjalan meski diwarnai evaluasi fatal berupa kasus keracunan massal pelajar di berbagai daerah dan tindakan koruptif.

Peristiwa ini adalah potret bekerjanya mentalitas ”yang penting aksi dulu, kerangka berpikir urusan belakangan”.

Tanpa adanya basis teori dan mitigasi yang matang, pemerintah akhirnya bersikap reaktif dan baru sibuk melakukan tambal-sulam birokrasi setelah masalahnya menjadi viral dan menuai kecaman publik.

Setiap argumen yang dilemparkan ke publik pada akhirnya hanya bersandar pada pengalaman hidup subjektif yang sangat parsial serta bias kepentingan politik jangka pendek.

Kondisi ironis itu juga diperparah oleh runtuhnya peran media massa konvensional sebagai penjaga gerbang kualitas diskursus publik.

Faktanya, media mainstream sering kali gagal mengimbangi percepatan zaman dan justru ikut terjebak dalam arus banalitas dengan asal mengundang narasumber pengamat demi mengejar klik atau rating.

Ketika semua orang dianggap memiliki hak suara yang sama tanpa menimbang bobot kredibilitas latar belakang, kualitas debat publik kita dipastikan merosot tajam ke titik nadir.

Kita perlu segera sadar bahwa membiarkan masyarakat bergerak tanpa arah dalam kepalsuan berpikir anything goes ini adalah jalan pintas menuju pembodohan bangsa secara berjamaah. Jika publik terus dipimpin oleh mereka yang sekadar bersuara keras tanpa isi kepala, sedalam apa lagi “pembodohan” yang siap kita maklumi?