Dolar Naik, Nasi Warteg Semakin Dikit, Tapi Jangan Berpaling dari Pedalaman Aceh....

Enam bulan berlalu begitu cepat pasca-banjir bandang dan longsor akibat bencana hidrometeorologi melanda beberapa wilayah di Sumatera pada akhir November 2025.

Namun, ketika riuh rendah pemberitaan mereda, kini apa kabar saudara-saudara kita di pedalaman Aceh?

Hari ini, berita tentang rekonstruksi dan pembangunan pascabencana seolah ikut hanyut oleh derasnya arus peristiwa baru yang datang bertubi-tubi bak gelondongan kayu terbawa banjir.

Publik disuguhi rentetan isu geopolitik, sebut saja ketegangan bersenjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang langsung memicu lonjakan harga minyak mentah dunia akibat ancaman penutupan Selat Hormuz.

Jalur maritim logistik global meradang, dan dampaknya merembes seketika ke dapur-dapur rumah tangga di dalam negeri.

Belum lagi tekanan konstan dari dalam negeri terkait melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Mata uang Garuda kian loyo hingga menembus angka psikologis baru di kisaran Rp 17.800 per dollar AS. 

Depresiasi yang tajam ini memberikan pukulan bagi ketahanan ekonomi masyarakat grass-root. Lonjakan harga kebutuhan pokok meroket akibat membengkaknya biaya impor bahan baku inti, seperti kedelai dan gandum, yang berkelindan dengan penyesuaian harga BBM.

Imbasnya sangat karikaturis namun getir. Harga tahu dan tempe di pasar tradisional melonjak, sedangkan biaya transportasi umum kian mencekik. 

Seporsi nasi di warung tegal (warteg) yang dahulu kokoh dibanderol Rp 5.000, kini mengalami penyusutan takaran yang ekstrem. Jika ingin makan "porsi kuli" demi menjaga tenaga, seorang buruh kasar kini harus berpikir dua kali lipat.

Di tengah situasi pelik ini, ruang publik dikejutkan—meski tidak kaget-kaget amat—oleh respons elite. Pernyataan kepala negara yang menyebut bahwa "masyarakat di desa tidak menggunakan dollar". Glorifikasi verbal yang mengaburkan realita rantai pasok global, sekaligus menegaskan sebuah banjir kabar yang mengalihkan perhatian publik.

Akibat tumpukan distraksi informasi tersebut, kita perlahan mengalami amnesia kolektif. Kita lupa mengawal bagaimana kelanjutan pembangunan serta pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak berat, khususnya di Provinsi Aceh.

Perbesar

Pemulihan pascabencana yang melambat
Salah satu potret nyata kelambatan pemulihan pascabencana ini terpampang jelas di SD Negeri 10 Linge yang terletak di Desa Reje Payung, kawasan terluar di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah.

Hingga memasuki pertengahan 2026, fasilitas utama di sekolah yang menampung puluhan anak didik masyarakat adat Gayo ini belum sepenuhnya pulih dari dampak hancurnya infrastruktur akhir tahun lalu. 

Ruang-ruang kelas masih didapati dalam kondisi memprihatinkan. Sebagian tertimbun sisa material lumpur kering dan bongkahan kayu gelondongan yang berserakan di area sekolah.

Akibatnya, kegiatan belajar mengajar secara formal sempat lumpuh dan tidak dapat dilaksanakan di wilayah Reje Payung serta Dusun Uken Bunyur.

Dalam kunjungan ke Aceh baru-baru ini, aktor Trisa Triandesa bersama Ekspedisi Kitabisa melaporkan, untuk sementara, hanya satu tenda yang berdiri tegak untuk kegiatan belajar mengajar. Anak-anak pun masih belajar di atas tanah beralaskan tikar.

Alat belajar? Tentu keberadaan buku pelajaran masih sangat terbatas.

Kondisi ekstrem ini sempat memicu keprihatinan di jagat media sosial melalui rekaman amatir yang beredar. Dalam video tersebut, sejumlah siswa SDN 10 Linge terlihat terpaksa bertaruh nyawa menyeberangi sungai berarus deras hanya dengan menggelantung pada tali sisa jembatan yang putus.

Infrastruktur berupa jembatan apung yang sebelumnya dibangun secara swadaya bergotong-royong oleh relawan lokal dan warga, hanyut tak bersisa diterjang luapan air sungai saat cuaca ekstrem melanda daerah tangkapan air hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Jambo Aye tersebut.

Kehilangan jembatan tersebut sempat membuat warga dari lima desa di Kecamatan Linge terisolasi total dari akses logistik, layanan kesehatan, dan pusat pemerintahan di Takengon. Bagi para pelajar dari lima desa sekitar, penyeberangan sungai itu adalah urat nadi satu-satunya.

Saban hari, jalur ekstrem itulah yang harus mereka tempuh demi menjangkau fasilitas pendidikan harian mereka, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA yang kebetulan berpusat di Kampung Reje Payung.

Urat nadi baru bernama bailey
Namun, setelah berbulan-bulan terisolasi dalam senyap, secercah harapan baru akhirnya muncul ke permukaan. Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera bersama dengan kekuatan personel TNI dari Korps Zeni (Zidam Iskandar Muda) bergerak melakukan langkah taktis pemulihan.

Senin (4/5/2026), jembatan bailey (rangka baja darurat) di kawasan tersebut rampung digarap dan resmi beroperasi penuh. Jembatan darurat ini menjadi jawaban krusial untuk membuka kembali isolasi geografis yang telah membelenggu ribuan warga sejak November 2025.

Keberadaan jembatan bailey ini mengembalikan poros mobilitas bagi lima desa vital di pedalaman Linge, yaitu Kampung Linge, Kampung Jamat, Kampung Delung Sekinel, Kampung Kutereje, dan Kampung Reje Payung.

Kini, anak-anak dapat kembali menuju sekolah tanpa perlu bergelantungan pada tali maut, dan komoditas pertanian warga bisa kembali disalurkan menuju Takengon sebagai pusat Kabupaten Aceh Tengah. Walau demikian, kehadiran jembatan bailey ini dinilai warga barulah langkah awal.

Tulisan ini hadir bukan sekadar memotret pembangunan yang serasa melambat, melainkan seruan agar kita tidak sepenuhnya berpaling.

Sebab, ada masa depan anak-anak di pedalaman Linge yang kelangsungannya digantungkan pada seutas komitmen upaya pemulihan yang nyata.