Kita Tidur di Atas Emas, Minyak dan Batu Bara. Kenapa Masih Bodoh dan Miskin?

Bayangkan sebuah negara yang berdiri di atas hamparan tanah ajaib. Di bawah permukaannya, tertanam jutaan ton emas, minyak mentah, hingga batu bara berkualitas tinggi.

Namun, bertahun-tahun lamanya, harta itu dibiarkan membusuk di bawah tanah tanpa pernah digali, dimurnikan, apalagi diolah menjadi barang bernilai jual tinggi.

Sayangnya, dalam urusan pembangunan bangsa, kita kerap memperlakukan 270 juta rakyat Indonesia persis seperti harta karun yang dibiarkan tertimbun itu.

Dalam narasi politik dan pidato-pidato kebangsaan, kita kerap dihipnotis dengan jargon manis bernama Bonus Demografi. Angka 270 juta jiwa selalu dibangga-banggakan sebagai kekuatan dahsyat yang otomatis akan mengantarkan Indonesia menuju takhta ekonomi dunia pada 2045.

Padahal, ada kekeliruan fatal yang terus dipelihara dengan menganggap sumber daya manusia (SDM) dan modal manusia (human capital) adalah dua hal yang sama.

Secara konseptual, SDM dapat diibaratkan sebagai bahan mentah yang masih terendapkan di perut bumi. Jumlah penduduk yang melimpah hanyalah potensi pasif.

Tanpa proses eksplorasi, ekstraksi, dan penyulingan yang terencana, kumpulan manusia itu tidak akan pernah mengkristal menjadi human capital—modal manusia cerdas yang mampu memproduksi inovasi dan menggerakkan roda ekonomi kelas dunia.

Ilusi target setinggi langit dan PISA yang mangkrak
Lantas mengapa proses "ekstraksi" manusia di Indonesia seolah berjalan di tempat?

Masalah utamanya ada pada mentalitas pembangunan yang gemar memasang target bombastis tanpa mau bersusah payah mengerjakan pekerjaan rumah (PR) yang paling mendasar.

Kita sangat mahir menggantungkan cita-cita di langit, seperti target skor Program for International Student Assessment (PISA) yang dipatok melampaui Korea Selatan (Korsel) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2045. Namun, kita menutup mata terhadap realita tanah berpijak.

Berdasarkan publikasi OCED, skor PISA Indonesia pada 2022 secara keseluruhan mencapai 369 poin. Ironisnya, skor ini merupakan skor terendah Indonesia yang nilainya relatif sama dengan skor tahun 2003 dan 2006.

Hal itu diamini Founder and President of Literacy for the Future (LIFT) Profesor Elwin Tobing. Menurutnya, dari segi penulisan, matematika, dan sains, kurang dari 1 persen anak-anak kita usia 15 tahun yang memiliki kapasitas global.

“Sebanyak 80 persen masih berada di kapasitas minimum—pada skala skor 1 sampai 6, 80 persen anak kita masih di bawah tingkat 2, dan kurang dari 1 persen yang di atas tingkat 3. Padahal di Korsel, anak-anak yang berada di atas tingkat 3 sudah mencapai 24–25 persen. Namun, target 2045 justru menyebut skor PISA kita akan melampaui Korsel saat ini,” terang Elwin dalam sebuah siniar baru-baru ini.

Kita mengidap "sindrom jargon". Di Indonesia, begitu sebuah target keren diucapkan dalam pidato atau tertulis indah di atas dokumen negara, kita merasa seolah-olah hal itu sudah benar-benar terjadi. 

Kita lupa bahwa untuk menaikkan skor PISA sebesar 120 poin saja—dari 390 menjadi 510—sebuah bangsa butuh kerja keras yang konsolidatif dan terfokus selama minimal satu generasi penuh. 

Tanpa revolusi serius di sektor pendidikan, target Indonesia Emas 2045 tak ubahnya mimpi di siang bolong yang diulang-ulang.

Menjadi mesin inovasi
Belajar dari Negeri Ginseng, negara yang pada dekade 1960-an memiliki tingkat kesejahteraan setara Indonesia, mereka sadar betul tidak memiliki kekayaan alam yang bisa dieksploitasi.

Maka, satu-satunya cara bertahan hidup adalah dengan melakoni “ekstraksi” manusia secara habis-habisan.

Masyarakat Korsel sendiri memelihara budaya Keokulyol, yakni kesadaran kolektif bahwa tanpa pendidikan, seseorang tidak akan bisa bertahan hidup.

Pemerintahnya pun tak ragu menggelontorkan lebih dari 6 persen dari PDB secara konsisten selama 40 tahun khusus untuk membangun pendidikan tinggi dan ekosistem riset (R&D).

Hasilnya? SDM mereka berhasil diekstrak menjadi modal manusia unggul yang melahirkan raksasa teknologi dunia, seperti Hyundai, LG, dan Samsung. Sementara di Indonesia, anggaran riil pendidikan dan riset kita menurut data World Bank masih terseok-seok di kisaran 1 persen dari PDB.

Elwin pun menilai, Indonesia sibuk terjebak dalam badai politik kekuasaan setiap lima tahunan.  Sementara, pembangunan ekonomi dan manusia hanya dianggap sebagai produk sampingan (by-product).

“Politik kita dipenuhi budaya memburu rente (rent-seeking), alih-alih memburu pengetahuan,” kata Elwin.

Selama bangsa ini terus terlena membilang-bilang jumlah penduduk tanpa pernah serius menyuling kualitasnya, selama itu pula 270 juta jiwa ini hanya akan menjadi angka beban sosial.

Sudah saatnya kita berhenti memperlakukan manusia Indonesia sekadar sebagai “batu bara” di dalam tanah, dan mulai menempanya menjadi mesin utama kemajuan bangsa.