Krisis Shame Culture: Orang Biasa Tahu Diri, tapi Elite Lupa Diri

Hingga pukul 02.00 WIB Aldo Chandra (28) masih menggulirkan jemari ke layar ponsel. Bukan adiksi Mobile Legend atau Genshin Impact, tapi larut dalam platform daring bursa pencari kerja.

September 2025, ia mesti berbesar hati menerima surat pemutusan hubungan kerja (PHK) dari bank asal Tiongkok di Jakarta.  Tahun pun berganti. Hingga Juli 2026, belum sepucuk pun surat cinta bersambut menerima lamaran dirinya. Mentok-mentok sampai interview tahap dua. Setelah itu tak ada kabar.

Meski semangat mulai surut, Aldo masih gigih mencari kerja. Lowongan kerja yang terpajang sering kali menampilkan kualifikasi yang hanya beririsan sedikit dengan latar belakang dirinya di sektor perbankan. Ingin klik tombol “Apply” tapi ragu.

Di sisi lain, kebutuhan finansial mendesak dan tagihan kosan tak bisa ditunggak. Aldo bergulat membendung niat.

“Kalau klik apply lalu diterima tapi gue enggak bisa kerja, gimana? Nanti bikin repot tim, bikin malu diri sendiri.”

Keraguan itu bukan sekadar urusan percaya diri yang minim. Itu adalah sinyal dari rasa tahu diri (shame culture). Bagi pencari kerja biasa, termasuk Aldo, melamar pekerjaan bukan cuma soal bertukar tenaga demi rupiah, melainkan ada pertaruhan reputasi dan tanggung jawab moral.

Ada kecemasan jika nantinya hanya menjadi beban karena harus belajar dari nol saat ekspektasi perusahaan sudah tinggi. Namun, pemandangan yang amat bertolak belakang terjadi di panggung kekuasaan kita.

Di saat rakyat biasa berpikir seribu kali untuk sekadar mengeklik tombol apply, para elite politik justru melenggang santai menempati kursi-kursi strategis, mulai dari kementerian, kepala daerah, hingga deretan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Posisi high profile mengawasi aset negara bernilai triliunan rupiah sering kali diisi oleh nama-nama yang rekam jejaknya jauh dari kata relevan. Mantan relawan kampanye, asisten figur publik, hingga kerabat pejabat publik dengan mudahnya memangku jabatan tinggi tanpa terlihat ada keraguan sedikit pun di wajah mereka.

Perbedaan cara memandang tanggung jawab
Mengapa kontras ini begitu tajam? Jawabannya ada pada perbedaan mendasar dalam memandang makna sebuah "pekerjaan".

Bagi profesional atau pencari kerja biasa, pekerjaan diukur dari kompetensi teknis, indikator kinerja (KPI), dan akuntabilitas. Jika gagal mengeksekusi tugas, sanksinya jelas, bisa berupa teguran, surat peringatan (SP), hingga PHK. Kesadaran akan risiko inilah yang melahirkan rasa takut dan kehati-hatian.

Sementara di ekosistem kekuasaan dan bagi-bagi kursi BUMN, jabatan kerap dipandang bukan sebagai kewajiban (duty), melainkan hadiah (reward). Ketika posisi dianggap sebagai bentuk kompensasi atas jasa politik atau loyalitas, kerangka berpikir penikmatnya berubah.

Mereka tidak lagi bertanya, "Apakah saya sanggup memikul tanggung jawab teknisnya?", melainkan "Saya berhak mendapatkannya."

Logika tersebut kian diperparah oleh rasa aman bahwa operasional harian BUMN atau lembaga publik sudah ditopang oleh tim teknis dan jajaran birokrasi. Komisaris atau pejabat politik merasa cukup hadir di rapat berkala dan menandatangani berkas, tanpa merasa perlu memahami seluk-beluk industri tempat mereka bertengger.

Rasa malu yang seharusnya muncul akibat ketidakmampuan teknis pun menguap. Mengapa? Ya karena di lingkungan elite, praktik semacam ini sudah dinormalisasi. Ketika semua orang di lingkarannya melakukan hal sama, benteng moral personal pelan-pelan runtuh.

Apalagi, insentif finansial berupa gaji besar, tantiem, dan fasilitas mewah siap membilas kritik publik yang biasanya hanya bertahan beberapa hari di media sosial.

Keberanian untuk ragu
Kejengkelan publik melihat fenomena tersebut bukan sekadar bentuk iri hati. Ini adalah keprihatinan atas standar etika yang terbalik.

Hati jutaan pencari kerja, termasuk Aldo, wajar bila serasa terkoyak atas ketidakadilan. Keberanian para elit untuk menerima tugas tanpa ilmu sering kali lahir dari rasa percaya diri yang palsu. Percaya diri yang ditopang oleh kekuatan politik di belakang mereka, bukan oleh kapasitas diri.

Sebaliknya, keraguan seorang pelamar kerja biasa di depan layar laptop ataupun ponsel justru lahir dari integritas tinggi. Rasa takut "ngang-ngong" di tempat kerja adalah bukti bahwa sense of accountability di level akar rumput masih sangat hidup.

Kita mungkin sedang hidup di negara yang kekurangan pejabat berkeahlian teknis di posisi-posisi krusial. Namun, yang lebih krisis sebenarnya adalah kelangkaan rasa tahu diri di kursi kepemimpinan.

Keraguanmu untuk mengeklik tombol apply hari ini adalah pengingat penting bahwa di tengah riuh panggung bagi-bagi jabatan, masih ada orang-orang biasa yang menghargai nilai dari sebuah tanggung jawab.