Arti Merdeka di Balik Tenda Pecel Ayam Lamongan

"Kita berjuang sendiri. Sekarang kita mesti berjuang sendiri kalau mau merdeka," ujar Santoso (60) sembari meracik seporsi nasi uduk lengkap dengan kulit, ayam goreng bagian paha, serta sambal Lamongan.

Rabu malam itu, Santoso bersama sang istri, Nanik (58), berkisah tentang tiga puluh tahun perjalanan mereka berdagang kudapan khas Lamongan di ibu kota.

Lapak mereka sederhana, menempati sudut halaman Pasar Mencos, Setiabudi, Jakarta Selatan (Jaksel). Beratapkan terpal dengan muka spanduk kain putih gambar ayam, lele dan ikan dorang, deretan bangku kayu panjang mengapit meja bertaplak perlak coklat.

Bersama kepulan asap minyak goreng yang menghitam bak oli, bisnis kecil mereka langgeng dan digandrungi warga. Semua itu berkat etos mereka merawat mimpi lewat racikan sambal.

Nanik bercerita, saat awal mula berdagang di halaman Pasar Mencos, seporsi pecel lele dibanderol seharga Rp 1.000. Kini, tiga puluh tahun berselang, santapan merakyat itu dihargai Rp 17.000.

Raut muka Nanik tampak meradang ketika ditanya soal harga bahan pangan baru-baru ini. Baginya, harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun tak pernah berpihak pada rakyat kecil.

Ia bahkan menyinggung era Presiden Soeharto yang sering diungkit orang dengan candaan “Penak jaman ku, tho” itu.

"Semua sama saja enggak ada beda. Sama-sama mahal. Cuma bedanya zaman Soeharto yang korupsi cuma dia dan keluarga. Kalau sekarang semua pejabat ikut korupsi," kata Nanik dengan logat Jawa Timuran yang khas.

Nanik bahkan mengaku enggan bila di kemudian hari didatangi petugas Sensus Ekonomi 2026. Bagi Nanik, pendapatannya sebagai wong cilik tak perlu diketahui pemerintah bila hasil data itu tak memberi kesejahteraan yang sesungguhnya.

"Makan Bergizi Gratis (MBG) aja dikorupsi kok ngomongin soal merdeka? Wes, urip dan usaha dewe-dewe ae," sambung Santoso.

Kontras kemerdekaan
Ungkapan Santoso dan Nanik di warung tenda pecel ayam Lamongan itu seolah menampar riuh persiapan Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang tinggal menghitung hari.

Di luar sana, umbul-umbul dan bendera Merah Putih mulai dipasang di lobi perkantoran hingga gang-gang kompleks. Namun di tingkat tapak, warga merasa harus berjuang sendirian untuk sekadar bertahan hidup.

Kala upacara 17 Agustus digelar setiap tahun, memori kolektif kita memang otomatis bergulir pada sejarah perjuangan para pahlawan.

Ingatan saat sekolah dulu membangkitkan bangga sebagai bangsa besar. Keringat, darah, dan pedihnya hati para pejuang di pembuangan wajib kita kenang. Namun, di tengah kenaikan harga pangan, skandal korupsi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang tak habis-habis, ironi pun muncul.

Sikap apatis Santoso dan Nanik lahir dari keraguan warga yang merasa suaranya tak didengar di Tanah Airnya sendiri.

Dalam buku bertajuk Pedagogy of the Oppressed, Paulo Freire mengingatkan bahaya terbesar dari bangsa yang lepas dari penjajahan, Ketika kelompok yang dahulu tertindas justru meniru cara-cara sang penindas.

Freire menyebutnya sebagai penindasan yang terinternalisasi. Kita memang berhasil mengusir kolonial asing. Namun, struktur kekuasaan hari ini kerap menjiplak tabiat penjajah lama, seperti membatasi kritik demi kenyamanan pejabat, meracik kebijakan secara tertutup, dan menggerogoti uang rakyat atas nama jabatan.

Penjajah hari ini tidak lagi oleh londho putih, tapi segelintir elite berkemeja putih di tampuk jabatan dengan warna kulit yang sama dengan kita. Bahkan, berbicara dalam bahasa yang sama, Bahasa Indonesia.

Bedanya, jika dulu aturan hukum dipaksakan oleh bangsa luar, kini regulasi yang merugikan dan membebani rakyat dibuat oleh saudara sebangsa sendiri.

Menagih janji Republik
Merdeka hari ini pun menjadi paradoks. Secara administratif kita berdaulat penuh. Namun di lapangan, rakyat kecil seperti Santoso dan Nanik dibiarkan bertarung sendiri. Bebas mengibarkan bendera di depan rumah, tetapi dibayang-bayangi ketidakpastian hidup dan kesewenang-wenangan elite.

Bila kemerdekaan sekadar diukur dari keriuhan seremoni tahunan, makna kemerdekaan itu telah menyempit. Freire menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukanlah kemurahan hati penguasa, melainkan kesadaran rakyat untuk menolak diposisikan sebagai objek.

Merayakan 81 tahun Indonesia tidak boleh berhenti pada lomba antar-warga atau pidato kenegaraan.

Merayakan kemerdekaan hari ini berarti berani menagih janji awal pendirian negara. Bahwa Republik ini dibentuk untuk melindungi rakyat kecil dari segala bentuk kesewenang-wenangan, termasuk dari pemerintahnya sendiri.