Menutup Bulan Perayaan Kemerdekaan, Kerja Keras (Lagi) untuk Bayar Pajak

"Kita bikin lomba Agustusan sebenernya bukan untuk memeriahkan kemerdekaan, tapi merayakan kerja keras kita agar tetap bisa bayar pajak."

Kalimat satire itu tertulis sebagai kapsyen dalam unggahan Insta Story salah satu pengguna media sosial Instagram pada Senin (17/8/2026).

Dalam unggahan video tersebut suasana tampak meriah mempertontonkan aksi lucu lomba balap karung dan memasukkan paku ke dalam botol kaca. Lomba sederhana ini digelar di halaman belakang salah satu gedung kantor di Jakarta.

Suasana makin riuh kala salah satu peserta lomba balap karung terjungkal jatuh. Budak-budak korporat itu pun kompak tertawa lepas. Seakan tak ada beban, canda tawa pun pecah.

Namun tawa sukacita itu bak ironi. Lomba Agustusan tersebut digagas sebagai bentuk perayaan atas peluh lelah mereka sebagai warga negara yang bekerja saban hari. Sayangnya, jerih payah itu terasa sia-sia karena pajak yang dibayarkan justru dipakai untuk menghidupi para pejabat yang dianggap hilang budi.

Sebelum Hari Kemerdekaan Ke-81 Republik Indonesia (RI) jatuh pada Senin, suasana dengan fenomena tersebut cukup terasa. Dulu, euforia Agustusan begitu pekat. Warga serempak gotong royong mengibarkan umbul-umbul dan adu kece hias gapura di tiap gang.

Sekarang umbul-umbul memang tetap terpasang. Namun nuansa kebatinannya berbeda. Dengan adanya media sosial, mestinya nuansa semangat 45 amat mudah terpancar. Sebaliknya, semarak itu cuma ramai agoritma konten official pemerintah.

Simbol keletihan warga
Fenomena “enggan” merayakan kemerdekaan yang muncul di media sosial bukan tanpa sebab. Mungkin ini adalah sinyal keletihan warga melihat kondisi negara yang dinilai tampak tidak baik-baik saja belakangan ini.

Fenomena itu tak bisa disimpulkan bahwa mereka tak punya rasa cinta terhadap Tanah Air. Sebaliknya, mencerminkan bongkahan gunung es di bawah permukaan laut.

Rasa kemerdekaan yang makin berjarak bukan cuma dirasakan pekerja sektor formal yang diekspresikan lewat media sosial, tapi juga pedagang kaki lima yang mengayuh roda ekonomi informal.

Yanto (45), salah satunya. Sebelum 2024, ia mengaku dagangan mie ayamnya di Jakarta Selatan laris manis. Saking laris, Yanto full-time mencari nafkah dengan berdagang makanan merakyat itu di kawasan yang banyak dihuni anak kos.

Namun Yanto kini mesti berbagi peran dengan sang istri, Mugi (42) agar dapur tetap mengebul. Pendapatannya menurun. Pagi hingga sore gerobak mie ayam dioperasikan oleh sang istri, sedangkan dirinya alih profesi menjadi ojek online (ojol).

"Dulu saya kerja jual mie ayam sendiri. Istri masak, saya yang jual. Sekarang saya cuma bantu belanja dan masak. Saat siang istri jualan dan saya ngojol buat cari tambahan," kata Yanto kepada kami Jumat siang (21//2026) saat ia singgah ke gerobak mie ayamnya selepas shalat Jumat.

Rindu “merdeka”
Kebebasan atau liberty sendiri punya dua sisi wajah. Filsuf Isaiah Berlin menyebut ada dua dimensi kebebasan. Pertama, kebebasan negatif, kondisi ketika seseorang terbebas dari intimidasi, paksaan, maupun penjajahan pihak luar.

Kedua, kebebasan positif, yakni kemampuan riil individu untuk berdaulat penuh atas alur kehidupannya sendiri.

Memang 81 tahun lalu Indonesia secara defacto telah mengantongi kebebasan yang pertama. Sayangnya, Yanto dan pekerja korporat kini justru mendambakan kebebasan dimensi kedua.

Mereka dan jutaan warga negara merindukan jaminan atas lapangan kerja yang memadai, kebutuhan pangan aman dengan harga terjangkau, serta kepastian masa depan tanpa perlu cemas yang bikin insomnia.

Tentu arti kemerdekaan memang mustahil diseragamkan. Bagi mereka yang mapan berkecukupan, tak perlu menggantungkan harapan pada program Kemensos yang sering salah alamat. Juga bayang-bayang ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengintai kapan saja.

Sebaliknya, bagi wong cilik, “dorongan” mengibarkan bendera oleh aparat kecamatan di Bogor tak ubahnya paksaan halus untuk menyembunyikan luka seakan keadaan masih baik-baik saja.

Jadi, sudahkah segenap rakyat di penjuru Tanah Air ini merdeka?