Mengenang Pajak yang Hilang: Dari Sepeda hingga Radio, Jejak Panjang Fiskal Indonesia

Bagi generasi muda hari ini, pajak mungkin identik dengan PPN di struk belanja, potongan gaji setiap bulan, atau iuran BPJS.

Namun, di masa lalu, pajak hadir dalam bentuk yang jauh lebih dekat dengan keseharian, dari sepeda yang dikayuh setiap pagi, suara radio yang menemani sore, hingga anjing peliharaan yang setia di rumah.

Sejarah mencatat, Indonesia pernah mengenakan pajak pada hal-hal yang kini terasa remeh, tapi dulu dianggap penting dan bernilai tinggi.

Sepeda dan plombir pajak
Di era kolonial Belanda hingga awal kemerdekaan, sepeda bukan sekadar alat transportasi murah. Ia simbol mobilitas sosial.

Perbesar

Justru karena nilainya tinggi, pemerintah saat itu mengenakan pajak khusus bagi pemilik sepeda. Setiap sepeda wajib dilengkapi plombir semacam tanda resmi pembayaran pajak yang dipasang di bagian depan kendaraan.

Tanpa plombir, sepeda bisa disita atau pemiliknya dikenakan denda (Kompas, 2020; Online Pajak). Bayangkan, alat transportasi yang hari ini dianggap sederhana, dulu menjadi objek fiskal negara.

Radio: Hiburan yang harus dibayar
Memasuki tahun 1940-an, radio menjadi barang mewah. Ia bukan hanya sumber hiburan, tapi juga saluran informasi politik di tengah gejolak perang dan revolusi. Karena itulah, pemerintah Hindia Belanda hingga era awal Republik mengenakan pajak radio sebesar Rp5 per bulan (DDTC, 2022).

Pajak ini dibayarkan rutin, mirip langganan, dan menjadi salah satu sumber pemasukan negara. Radio yang tak terdaftar resmi bisa dianggap ilegal. Pajak ini baru dihapus setelah dianggap membebani dan sulit diawasi seiring teknologi berkembang.

Televisi dan kupon pajak
Lalu, ketika televisi hadir di era 1960-an, pemerintah tak ingin ketinggalan. Pajak televisi diberlakukan dengan tarif Rp300 per bulan.

Uniknya, untuk mendorong kepatuhan, pemerintah menyediakan kupon pembayaran yang kadang disertai undian berhadiah, sebuah strategi fiskal yang dikemas dalam bentuk hiburan (Kompasiana, 2015).

Namun seiring munculnya lebih banyak stasiun televisi swasta dan sistem iklan yang berkembang, pajak televisi pun akhirnya hilang ditelan modernisasi.

Anjing peliharaan dan pajak medali
Satu lagi yang mungkin terdengar aneh: pajak anjing peliharaan. Di masa lalu, pemilik anjing wajib membayar iuran tertentu dan sebagai gantinya anjing mereka akan mendapat medali resmi yang digantungkan di leher.

Tujuannya bukan hanya fiskal, tetapi juga pengendalian kesehatan dan keamanan. Sistem ini berjalan beberapa waktu, tapi kemudian ditinggalkan karena sulit diterapkan secara konsisten (DJP, 2025).

Pajak sebagai cermin zaman
Jejak pajak-pajak ini bukan sekadar catatan unik, melainkan gambaran bagaimana negara melihat warganya. Sepeda, radio, televisi, hingga hewan peliharaan.

Semua itu dianggap sumber potensial, baik untuk menambah kas maupun mengatur masyarakat. Kini, pajak-pajak tersebut tinggal sejarah. Namun, ia memberi pelajaran penting: pajak selalu lahir dari konteks zamannya, dari apa yang dianggap bernilai dan layak diatur.

Refleksi untuk generasi muda
Bagi anak muda hari ini, mungkin terdengar lucu membayangkan sepeda atau anjing dipajaki. Namun, kisah-kisah itu mengingatkan bahwa perpajakan bukan semata angka di APBN.

Ia selalu bersentuhan langsung dengan gaya hidup, teknologi, bahkan budaya. Maka memahami sejarah pajak berarti juga memahami bagaimana negara dan masyarakat bernegosiasi tentang apa yang penting dan apa yang adil.

Dan mungkin, suatu hari, generasi mendatang akan melihat pajak digital atau pajak karbon yang kini terasa serius sebagai catatan aneh dari masa lalu, sama seperti kita melihat plombir sepeda hari ini.