Kebohongan Menang saat Kita Enggan Berpikir

Membedakan kabar benar dan bohong menjadi tantangan yang tak mudah bagi masyarakat bila tidak diimbangi dengan kesediaan diri untuk berpikir sejenak secara mendalam.

Berpikir sejenak ibarat liturgi wajib bila seseorang tak ingin dirinya hanyut dan tergulung dalam gelombang kebohongan yang datang bertubi-tubi di berbagai media sosial.

Belakangan ini, Sherly Tjoanda tengah naik daun di kalangan warganet. Berbagai video berisi kerja-kerja di lapangan bertebaran di sejumlah platform digital.

Kehadirannya sebagai gubernur perempuan pertama di Maluku Utara memberi warna tersendiri. Model kepemimpinan tegas yang dibalut empati khas dalam diri perempuan menjadi daya tarik yang sulit diabaikan.

Lantaran begitu populer, ada pula pihak yang memanfaatkan momentum ini dengan melemparkan tipu daya kepada publik lewat judul konten yang dikemas secara humanis.

Siapa yang tak terpikat bila beredar narasi di Facebook tentang tebus motor murah seharga Rp 600.000 sepanjang 2026 yang diklaim sebagai program Gubernur Sherly?

Bila tak memiliki waktu untuk berpikir sejenak, maka hanyutlah sudah dalam gelombang informasi kebohongan.

Setelah ditelusuri, konten itu terindikasi sebagai rekayasa berbasis kecerdasan imitasi (artificial intelligence/AI). Untuk mendapat motor dengan harga miring, warganet diminta melakukan pembayaran dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera dalam unggahan.

Tak cuma bermuatan hoaks, informasi itu juga mengandung unsur penipuan atau scam. Jika tak waspada dan mencerna informasi dengan jernih, ya wassalam.

Perbesa

Flooding informasi
Contoh berita palsu tentang Gubernur Sherly hanyalah satu di antara berlaksa kabar bohong di era post-truth. Ya, hanya satu. Masih banyak gerombolan informasi palsu lain yang siap bergelayut di berbagai linimasa media sosial kita.

Fenomena ini juga dibahas dalam buku Demokrasi di Era Post Truth karya Budi Gunawan dan Barito Mulyo Ratmono yang dirilis pada 2021.

Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa ketika ruang siber dibanjiri informasi yang penuh kebohongan, kepalsuan, bahkan ujaran kebencian yang menebar ketidakpastian, maka ruang yang sama perlu diisi pula dengan informasi yang akurat.

Hal itu dikenal sebagai taktik flooding, sebagaimana dijelaskan oleh Lee McIntyre dan dikutip dalam buku tersebut.

Artinya, ketika terjadi banjir informasi di ruang daring, respons yang diperlukan bukan sekadar membendung, melainkan membanjiri kembali dengan informasi yang benar.

Tentu kita bisa sependapat bahwa ruang digital tidak boleh dibiarkan kosong dari kebenaran, sebab kekosongan itu justru akan segera diisi oleh kebohongan.

Disinformasi yang diproduksi dan didistribusikan secara masif, terstruktur, dan sistematis perlu diimbangi dengan paket-paket informasi akurat yang juga diproduksi secara masif pula. Dengan demikian, publik memiliki kesempatan untuk menemukan informasi pembanding yang lebih logis, kontekstual, dan mendalam.

Namun demikian, pendekatan ini tidak cukup bila hanya bertumpu pada produksi informasi semata, tanpa diiringi peningkatan kemampuan masyarakat dalam memilah dan menguji kebenaran.

Dalam buku itu pula dijelaskan bahwa media sosial memiliki kapasitas besar untuk menyebarluaskan informasi yang salah, memunculkan teori konspirasi liar, menyerang kelompok tertentu tanpa dasar yang jelas, serta memicu polarisasi di tengah masyarakat.

Setidaknya ada empat kategori disinformasi dalam era post-truth, yaitu disinformasi politik, nonpolitik, hiburan, dan yang bermotif keuntungan finansial.

Disinformasi juga berpotensi mengancam demokrasi elektoral, antara lain melalui penyebaran hoaks, manipulasi preferensi publik, serta pemanfaatan big data dan micro-targeting.

Di titik ini, analisis dalam buku tersebut menjadi penting, meski masih perlu dilengkapi dengan penekanan lebih kuat pada aspek literasi digital sebagai benteng individu.

Sapere aude
Namun pertanyaannya kemudian, di tengah banjir konten bohong, siapa yang lebih kuat dan unggul: produsen berita bohong atau penyedia informasi akurat?

Belum lagi soal kesiapan masyarakat itu sendiri dalam mencerna berbagai informasi, hal ini menjadi tantangan tersendiri.

Di sinilah diperlukan hal yang lebih fundamental, yakni mengajak masyarakat berani mengetahui atau berani berpikir sendiri. Dalam frasa Latin, seruan ini dikenal sebagai sapere aude, yang dipopulerkan oleh filsuf Immanuel Kant.

Menggunakan akal sehat secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada satu sumber, terlebih hanya pada informasi yang muncul di layar ponsel pintar melalui media sosial.

Sebab, benteng terdepan di tengah banjir informasi di era post-truth adalah kemampuan diri untuk berpikir kritis, serta kesediaan menyediakan waktu yang cukup untuk mencerna informasi secara mendalam.

Jika tidak, maka seberapa canggih apa pun teknologi dan seberapa banyak informasi yang tersedia, manusia tetap akan menjadi korban. Bukan karena kekurangan data, melainkan karena keengganan untuk berpikir.