Klaim Kepemilikan Tokoh Bangsa

Soekarno, sang Proklamator, bukan sekadar nama dalam lembar sejarah Indonesia. Ia adalah simbol keberanian, visi, dan perjuangan melawan penindasan.

Dalam bahasa filosofis, Soekarno adalah manifestasi dari kehendak kolektif sebuah bangsa yang merindukan martabat. Ia bukan hanya milik Indonesia, melainkan warisan dunia yang menginspirasi bangsa-bangsa terjajah untuk bangkit. 

Namun, di tanah kelahirannya sendiri, warisan Soekarno menjadi arena perebutan klaim, seolah-olah ia dapat dimiliki oleh satu kelompok atau ideologi tertentu.

Mengapa hal ini terjadi? Apakah ini cerminan krisis kepemimpinan, atau sekadar nostalgia yang melumpuhkan?

Di panggung politik Indonesia, Soekarno sering menjadi "trofi" yang diperebutkan partai-partai. PDI Perjuangan, dengan ikatan biologis melalui Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani, kerap mengklaim Soekarno sebagai inti identitas partainya.

Uniknya, pada 2021, ketika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggunakan citra Soekarno dalam kampanye politiknya, muncul pertanyaan kritis dari politisi PDI Perjuangan: "Apa PKS akan konsisten membela Soekarno?" 

Pertanyaan ini bukan sekadar soal politik, melainkan menyentuh inti akar filosofis, dapatkah seorang tokoh bangsa "dimiliki" oleh ideologi yang berbeda dari yang ia anut?

Menurut Anis Matta, mantan Sekjen PKS yang kini memimpin Partai Gelora, tidak ada pihak yang berhak mengklaim kepemilikan eksklusif atas Soekarno.

"Klaim bahwa PDI Perjuangan adalah pewaris sah Soekarno hanyalah narasi, bukan kebenaran mutlak," ujarnya dalam wawancara dengan media pada 2021. 

Anis menegaskan bahwa warisan Soekarno adalah milik semua, bukan monopoli satu partai, apalagi hanya berdasarkan ikatan biologis atau ideologis.

Pandangan ini selaras dengan pemikiran filsuf politik Hannah Arendt, yang menyatakan bahwa tokoh publik tidak dapat direduksi menjadi milik satu kelompok, karena mereka adalah bagian dari ruang publik yang universal.

Data mutakhir dari survei Indikator Politik Indonesia (2023) menunjukkan bahwa 68% masyarakat Indonesia masih menganggap Soekarno sebagai tokoh nasional paling inspiratif, melampaui tokoh lain seperti Mohammad Hatta atau Joko Widodo.

Namun, hanya 42% responden mengaitkan Soekarno secara eksklusif dengan PDI Perjuangan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung melihat Soekarno sebagai milik bersama, bukan properti satu partai.

Krisis kepemimpinan
Mengapa partai-partai politik begitu terpaku pada Soekarno? Menurut Dr. Taufik Rahzen, sejarawan dari Universitas Indonesia, fenomena ini mencerminkan krisis kepemimpinan kontemporer.

"Partai politik tidak lagi mampu menghasilkan figur karismatik sekaliber Soekarno, sehingga mereka meminjam kejayaan masa lalu untuk legitimasi," ungkapnya dalam diskusi daring pada Mei 2025. 

Taufik menambahkan bahwa berebut Soekarno adalah tanda ketidakmampuan partai untuk menawarkan visi baru yang relevan dengan tantangan zaman, seperti disrupsi teknologi dan krisis iklim.

Ada juga yang menyebut Soekarno sebagai "malaise intelektual" di kalangan elit politik. Soekarno bukan sekadar ikon, tetapi gagasan tentang kedaulatan rakyat.

Jika partai hanya mengklaim citranya tanpa mewujudkan gagasannya, itu hanya kosmetik politik. Soekarno memperjuangkan nasionalisme inklusif, sementara banyak partai justru memanfaatkan citranya untuk politik identitas.

Dalam filsafat eksistensial, manusia selalu mencari makna melalui hubungannya dengan masa lalu, kini, dan masa depan.

Soekarno, sebagai simbol, menjadi cermin bagi bangsa Indonesia untuk bertanya siapa kita, dan ke mana kita menuju? 

Klaim atas Soekarno oleh partai-partai politik bukanlah sekadar soal politik praktis, tetapi pertanyaan ontologis tentang identitas bangsa.

Apakah kita hanya mampu hidup dalam bayang-bayang kejayaan masa lalu, atau dapatkah kita melahirkan pemimpin baru yang mampu menjawab tantangan zaman?

Dr. Yudi Latif, budayawan dan mantan Kepala BPIP, dalam bukunya Indonesia Pasca-Pandemi (2024), menulis bahwa bangsa yang sehat adalah bangsa yang mampu melampaui nostalgia.

"Soekarno adalah inspirasi, bukan artefak untuk diperebutkan. Kita perlu pemimpin yang bukan sekadar meniru Soekarno, tetapi mewujudkan semangatnya dalam konteks modern," katanya. 

Yudi menekankan pentingnya partai politik sebagai "sekolah kepemimpinan" yang mencetak calon pemimpin dengan visi global, bukan sekadar mengandalkan tokoh masa lalu.

Jelas bahwa Soekarno bukan milik PDI Perjuangan, PKS, atau partai mana pun. Ia adalah milik Ibu Pertiwi, dan melalui Ibu Pertiwi, ia milik kita semua.

Dalam bahasa filosofis, Soekarno adalah ide yang hidup, bukan benda mati yang dapat dimonopoli. Perebutan klaim atas Soekarno mengajarkan kita satu hal bahwa bangsa ini rindu akan pemimpin yang mampu menyatukan, menginspirasi, dan memandang jauh ke masa depan. 

Daripada memperebutkan bayang-bayang Soekarno, bukankah lebih mulia jika kita berlomba melahirkan pemimpin baru yang mewarisi semangatnya?

Seperti kata Soekarno sendiri: "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, tetapi jangan pula terbelenggu olehnya."