5 Buku yang Harusnya Dibaca Pejabat Indonesia (Biar Gak Keblinger Lagi)

Pejabat kita sering kali terlihat sibuk dengan pencitraan ketimbang pencerdasan. Lihat saja bagaimana rak buku jarang hadir di rumah mereka, apalagi di benak mereka.

Padahal, seorang pemimpin yang baik bukan hanya butuh kursi empuk, tapi juga pikiran tajam. Nah, kalau mereka sempat melirik lima buku ini, mungkin bangsa ini tidak akan terseret blunder demi blunder.

Pertama, Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer
Novel ini bukan sekadar kisah cinta Minke dan Annelies, tapi refleksi tentang kebebasan, perlawanan, dan kritik terhadap ketidakadilan kolonial.

Jika pejabat membaca ini, mereka akan sadar bahwa kekuasaan tanpa keadilan hanyalah perpanjangan kolonialisme dalam bentuk baru. Ironis kalau bangsa yang pernah dijajah masih mempraktikkan gaya penjajah pada rakyatnya sendiri.

Kedua, Negara Paripurna karya Yudi Latif
Buku ini membongkar makna Pancasila bukan sebagai jargon politik, tapi sebagai fondasi kenegaraan. Yudi menulis dengan detail bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa membentuk negara yang adil dan manusiawi.

Sayangnya, banyak pejabat kita lebih hafal pasal peraturan tender proyek dibanding sila kedua Pancasila. Buku ini seharusnya jadi kompas moral dalam membuat kebijakan, bukan sekadar slogan di baliho.

Ketiga, Leadership and Self-Deception dari The Arbinger Institute
Judulnya saja sudah menampar: kepemimpinan sering gagal karena pemimpinnya terjebak ilusi diri. Buku ini menunjukkan bagaimana banyak orang merasa benar padahal salah, merasa pemimpin padahal menjerumuskan.

Bayangkan kalau pejabat kita bercermin lewat buku ini, mereka mungkin sadar bahwa sering kali keputusan yang diambil hanya untuk menyelamatkan ego, bukan untuk rakyat.

Keempat, Homo Deus karya Yuval Noah Harari
Harari berbicara tentang masa depan manusia: teknologi, kecerdasan buatan, dan “agama baru” data. Kalau pejabat Indonesia mau membaca ini, mungkin mereka berhenti ribut soal kursi kekuasaan lima tahunan, dan mulai berpikir bagaimana bangsa ini bisa tetap eksis di tengah tsunami teknologi.

Sayangnya, mereka lebih sibuk bikin drama politik ketimbang membangun visi peradaban.

Kelima, Etika Politik karya Franz Magnis-Suseno
Magnis-Suseno tegas: politik tanpa etika adalah jalan menuju kehancuran. Buku ini membedah bagaimana kekuasaan harus selalu diikat dengan moralitas.

Pejabat kita seharusnya paham, bahwa jabatan bukan tiket menuju kekayaan, tapi tanggung jawab untuk menjaga keadilan. Kalau tidak, politik hanya jadi pasar transaksional yang memperdagangkan nasib rakyat.

Lima buku ini bukan sekadar bacaan, tapi alarm moral. Mereka bisa jadi cermin, cambuk, sekaligus obat bagi penyakit keblinger yang akut.

Tapi tentu saja, buku hanya berguna kalau dibaca. Kalau tidak, ya tetap saja pejabat kita akan lebih akrab dengan laporan proyek ketimbang lembar-lembar pengetahuan.