Kala Dunia Haus Minyak, Perampasan Jadi Legal di Panggung Global

Bayangkan jika tetangga sebelah mendobrak pintu rumah, lalu memarkir tank di depan pintu gerbang hanya karena Anda punya pohon mangga yang sedang lebat-lebatnya.

Di dunia nyata, orang itu akan diringkus polisi dan masuk berita kriminal sore hari. Namun, di panggung internasional, tindakan serupa biasanya disebut intervensi strategis dan dibahas dengan segelas sampanye di meja mewah PBB.

Kenapa dunia memaklumi perilaku yang, jika dilakukan oleh anak kecil, pasti akan berakhir dengan jeweran telinga?

Dalam studi Hubungan Internasional (HI), anomali tersebut dijelaskan melalui paradigma Realisme. Menurut Hans Morgenthau dalam Politics Among Nations, politik internasional bukanlah tentang moralitas, melainkan tentang power (kekuasaan) dan national interest (kepentingan nasional).

Dalam sistem global yang anarkis—kondisi di mana tidak ada pemerintah dunia dengan otoritas mutlak—moralitas sering kali menjadi beban yang dibuang demi kelangsungan hidup negara.

Minyak jadi rebutan
Mengapa Amerika Serikat (AS) sering menjadi aktor utama dalam narasi ini? Jawabannya terletak pada ketergantungan sistemik terhadap energi.

Data U.S. Energy Information Administration (EIA) menunjukkan, meskipun AS telah meningkatkan produksi domestik, stabilitas harga minyak global tetap bergantung pada kelancaran arus di titik-titik krusial, termasuk Selat Hormuz.

Lantas, mengapa minyak sering disebut sebagai “kutukan” dalam hubungan internasional?

Riset Jeff Colgan memberikan jawaban yang lebih spesifik dan mendalam. Temuan Colgan mengungkapkan bahwa kekayaan minyak tidak secara otomatis memicu perang; pemicu ledaknya adalah kombinasi antara minyak dan pemerintahan revolusioner.

Negara-negara yang dikategorikan sebagai petro-revolusioner ini memiliki kecenderungan untuk meluncurkan agresi militer lebih dari tiga kali lipat (atau meningkat sekitar 254 persen) dibandingkan negara non-minyak yang tipikal.

Dalam konteks ini, minyak bukan sekadar komoditas, melainkan instrumen bagi resource-backed aggression.

Kekayaan minyak memberikan otonomi politik bagi pemimpin revolusioner yang cenderung berani mengambil risiko. Alhasil, mereka lebih leluasa meluncurkan agresi tanpa takut akan hukuman politik domestik.

Menariknya, Colgan mencatat bahwa negara minyak tanpa pemerintahan revolusioner justru cenderung tidak lebih agresif. Bahkan, bisa lebih damai daripada negara tanpa minyak.

Artinya, "kutukan" agresi ini hanya benar-benar menjadi nyata ketika minyak bertemu dengan kepemimpinan yang revolusioner.

Di sisi lain, secara sosiologis, negara maju jarang menggunakan narasi "kami ingin minyak mereka" saat melakukan agresi.

Mereka menggunakan perangkat Sekuritisasi di mana aktor politik membingkai sebuah isu. Dalam hal ini, akses sumber daya atau ancaman rezim sebagai ancaman eksistensial untuk melegalkan tindakan luar biasa, seperti perang.

Ambil contoh invasi Irak 2003. Meski narasi resminya adalah pencarian senjata pemusnah massal (WMD) yang tidak pernah ditemukan, kenyataan di balik layar berkata lain.

Dokumen yang dirilis kemudian, termasuk memo dari British Foreign Office, menunjukkan bahwa pengamanan pasokan energi jangka panjang bagi Barat adalah prioritas strategis yang tak terucap."

Perbesar

Hukum yang tumpul
Secara hukum, Piagam PBB Pasal 2(4) dengan jelas melarang penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial negara lain.

Namun, AS memiliki posisi unik dalam struktur kekuasaan global. Sebagai pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB dan penyokong finansial terbesar organisasi internasional, AS memiliki kemampuan untuk "mendefinisikan ulang" pelanggaran menjadi "intervensi yang diperlukan".

Hal itu menciptakan apa yang disebut oleh Noam Chomsky sebagai standar ganda yang sistemik.

Jika anak kecil yang merampas mainan akan dihukum oleh guru, dalam geopolitik, sang "perampas" adalah guru itu sendiri.

Pada akhirnya, alasan kenapa dunia seolah memaklumi tindakan ini bukanlah karena tindakan tersebut benar secara etis, melainkan karena ketergantungan ekonomi global yang terlalu dalam.

Selama mesin industri dunia masih meminum minyak dan membutuhkan mineral langka, hukum rimba akan terus bersembunyi di balik jas rapi para diplomat.

Akal sehat awam mungkin benar bahwa tindakan yang dilakukan AS adalah bentuk perampasan. Namun di panggung kekuasaan, perampasan yang dilakukan dengan skala raksasa sering kali berganti nama menjadi "stabilitas global".

Jadi, apakah Indonesia perlu khawatir akan disambangi tamu tak diundang layaknya Irak atau Iran?

Tenang, selama kita belum memproklamirkan revolusi besar-besaran yang mengancam harga minyak Texas, kita mungkin masih aman.

Lagi pula, siapa yang mau repot-repot mengirim kapal induk hanya untuk berebut cadangan nikel, jika lewat jalur investasi dan hilirisasi saja mereka sudah bisa dapat harga “teman”?